Untung Mana, Perorangan atau CV?


Dari segi prosedur pendirian dan pembubaran usaha, bentuk usaha perorangan dapat dikatakan lebih mudah dari CV. Wajar saja, sebab usaha perorangan hanya melibatkan 1 (satu) orang, sementara CV setidaknya melibatkan 2 (dua) orang. Lalu dari segi pembukuan, usaha perorangan yang omzet bruto setahunnya kurang dari Rp4,8 Milyar setahun itu dimudahkan, yaitu dapat memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan.

Pencatatan yang menginformasikan peredaran bruto saja sudah cukup bagi usaha perorangan yang beromzet kecil di atas, sepanjang telah memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama sejak dimulainya tahun pajak. Sedangkan CV ataupun usaha perorangan yang omzet bruto setahunnya Rp4,8 Milyar atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.

Keuntungan lainnya, seluruh keuntungan usaha perorangan menjadi pemilik usaha dan pajak atas usaha perorangan bergantung pada besarnya laba usaha (baca: Penghasilan Kena Pajak, red). Dan karena tarif progresif minimal 5% dan maksimal 30% untuk orang pribadi, maka semakin besar laba, semakin besar pula pajak yang akan terutang. Sementara CV,  berapa pun laba usahanya langsung dikenakan tarif tunggal sebesar 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010 dan selanjutnya. Namun CV dapat menikmati pengurangan tarif PPh Tahunan sebesar 50% dari Penghasilan Kena Pajak atas omzet bruto hingga Rp4,8 Milyar.

Lalu perlu dipertimbangkan pula bahwa selain dapat memperhitungkan biaya usaha seperti halnya CV, usaha perorangan juga dapat memperhitungkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebagai pengurang penghasilan neto setahun. Adapun besarnya PTKP yang dapat diperhitungkan sejak tahun 2008 adalah:


Status PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Status kawin Rp 1.320.000,00
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 1.320.000,00


Kekurangan usaha perorangan adalah sulitnya memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Karena hal ini, pemeriksa pajak acapkali melakukan koreksi positif atas pengeluaran pribadi yang notabene tidak berkaitan langsung dengan usaha. Walhasil, koreksi positif tersebut menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Kekurangan lainnya yang cukup krusial adalah tanggung jawab, aktivitas dan resiko seluruhnya berada pada pemilik usaha. Sementara dalam usaha yang berbentuk CV, tanggung jawab, aktivitas dan resiko tidak hanya dipikul oleh satu orang. Pada CV terdapat sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif adalah orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya, sedangkan sekutu pasif adalah orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja ke dalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadinya.


Tarif PPh Usaha Perorangan Tarif PPh CV
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
s.d Rp50 jt 5%
> Rp 50 jt – Rp 250 jt 15%
> Rp250 jt – Rp500 jt 25%
> Rp500 jt 30%
Tarif tunggal:

  • 28% untuk tahun 2009;
  • 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya


Dapat menentukan mana yang lebih menguntungkan, usaha perorangan atau CV?

Narasumber:

Ika fithriyadi, Ak. adalah seorang praktisi pajak. Beberapa karier profesional pernah dijalaninya, diantaranya sebagai auditor pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan juga auditor pada Dirjen Pajak. Kemudian beliau pernah diamanahkan sebagai Financial Controller pada Financial Club dan konsultan pajak untuk BUT GIBB dan LM MEIJI.

Pria ini pun pernah berkiprah di Masyarakat Transparansi Indonesia guna menangani bidang pengembangan sumber daya manusia. Selepas menjadi Tax Supervisor pada PT Siemens Indonesia, pria yang memiliki hobi membaca ini, kini menjabat sebagai Direktur PT Multi Utama Consultindo

11 Comments

  1. arief says:

    Apakah itu berarti daripada membuka usaha perorangan mending membuat CV saja?
    Terima kasih.

  2. redaktur says:

    Secara administrasi, khususnya pajak, CV memang dapat dikatakan lebih menguntungkan dari usaha perorangan. Namun secara legal, pembentukan usaha perorangan jauh lebih mudah dari CV. Selain itu, dalam usaha perorangan, keuntungan usaha dapat dikuasai seutuhnya oleh pemilik usaha.

    -Ika Fithriyadi-

  3. maira says:

    Pak Ika, bagaimana dengan kegiatan impor yang dilakukan usaha perorangan? Apa sajakah kendalanya dibandingkan dengan badan usaha lainnya? Terima kasih.

  4. redaktur I says:

    Yth. Ibu Maira,

    Dalam hal impor, ketentuan perpajakan tidak membedakan perorangan dari badan. Dengan demikian kendala perorangan dalam proses impor adalah sama dengan kendala badan usaha.

    Salam
    -Ika Fithriyadi-

  5. hariono says:

    Selamat Siang Pak Ike,

    Mohon pencerahan mengenai hal dibawah ini :
    Saya adalah ext karyawan yang telah pensiun dini dan baru usaha membuka toko komputer dan perlengkapannya.

    Karena berencana untuk bisa mensupply kebutuhan kantor2/ instansi maka saya per Juni ini membuat badan usaha CV.
    1).Mohon penjelasan hal2 yang berkaitan sebagai wajib pajak untuk CV tersebut.

    2).Penjualan komputer dan perlengkapannya yang terjadi di toko saat ini dilakukan tanpa ppn karena perolehan / kulakan barang2 tersebut juga tanpa ppn.
    Mohon petunjuk.
    Maaf, terus terang saya belum memahami mengenai perpajakan, sehingga informasi dari bapak sedetail mungkin akan sangat membantu. Terima Kasih.

    • Redaktur says:

      Yth, Bapak Hariono,

      1) Kewajiban pajak CV selaku badan usaha pada dasarnya sama dengan Wajib Pajak Badan lainnya. Jika telah memiliki NPWP, maka suatu CV seperti WP Badan lainnya wajib untuk:
      a. membayar PPh Badan dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Badan setiap setahun sekali. Batas waktu pelaporan SPT Badan adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan pembayaran PPh Badan sebelum SPT Badan disampaikan;
      b. membayar PPh Pasal 25 (angsuran PPh Badan. Besarnya PPh Pasal 25 adalah 1/12 atau bagian tahun pajak dari PPh Badan Tahunan lalu;
      c. melakukan pemotongan PPh, antara lain PPh Pasal 21 (atas gaji atau imbalan yang dibayarkan kepada orang pribadi dalam negeri), PPh Pasal 23 (antara lain ketika membayarkan bunga dan royalti kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, dan imbalan jasa kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, PPh Final (antara lain ketika membayar sewa tanah atau bangunan);
      d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, 23, dan Final di atas; dan
      e. melakukan pemungutan PPN jika telah menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

      2). Sebagai informasi, kewajiban untuk memungut PPN pada prinsipnya tetap ada walaupun perolehan barang tanpa PPN. Kewajiban untuk memungut PPN ini timbul jika:
      a. barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
      b. penyerahan dilakukan oleh PKP dalam lingkup kegiatan usahanya;
      c. penyerahan dilakukan di dalam negeri (dalam Daerah Pabean).
      Suatu pengusaha yang omzet dari penyerahan BKP dan/atau JKP nya telah lebih dari Rp600 juta wajib mendaftarkan diri untuk menjadi PKP, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah terlampauinya batasan Rp600 juta.
      Demikian penjelasan kami, semoga membantu. Jika masih ada pertanyaan, silahkan saja Pak Hariono. Terima kasih.
      Salam
      -Ika Fithriyadi-

  6. Dean Michael Reyhan says:

    Pajak CV dari pasal berapa dan ayat berapa undang-undangnya pak?

    • Redaktur I says:

      Dear Pak Dean,
      Hingga saat ini, belum dikenal istilah pajak CV. Karena CV merupakan badan usaha, perlakuan perpajakan atas CVprinsipnya sama dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Hal ini dapat Bapak ketahui dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2008. Istilah CV atau perseroan komanditer dalam UU Perpajakan juga dapat Bapak temukan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i dan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
      Terima kasih atas perhatiannya.
      Salam
      -Ika Fithriyadi-

  7. Wahyu Sarjono says:

    Ngapain sih pada bayar pajak, ntar juga dimakan ama gayus gayus…mending disedekahin aja wong negara gak ngurus rakyatnya kok, macem macem aja

  8. didi says:

    pak Ika yg baik, saya mau bertanya apakah yg dimaksud dgn tarif tunggal PPh CV dan bagaimana cara CV dapat menikmati pengurangan tarif PPh Tahunan sebesar 50% dari Penghasilan Kena Pajak atas omzet bruto hingga Rp4,8 Milyar, kemudian bila CV belum mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan apakah yg hrs dilakukan oleh CV tsb agar penerbitan faktur pajak nya tdk bermasalah pd saat pelaporan SPT dan PKP nt, thx

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ’835198006 which is not a hashcash value.

  9. david says:

    Yth. Pak Ika
    Saya memiliki apotik yang bentuk badan usahanya CV. Tentunya dari keuntungan CV tersebut saya mengambil (entah apa namanya) sejumlah uang setiap bulannya. Kalau tidak salah dalam konteks CV ini namanya pengambilan prive (penarikan modal). Satu hal yang saya sudah browsing2 dan belum menemukan jawabannya adalah: apakah sejumlah uang tersebut yang saya tarik dari CV saya harus saya laporkan lagi sebagai penghasilan? Jika ya, melaporkannya sebagai Pph pasal berapa? Dan bagaimana cara penghitungannya. (beberapa narasumber mengatakan bahwa jumlah yang saya tarik tsb tidak kena pajak. Maunya sih gitu, tapi kok saya merasa aneh kalau ada penghasilan, apapun judulnya, yang tidak kena pajak). Mohon penjelasan yang gamblang ya pak, yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut, soalnya buta soal pajak.

    Terima kasih.

Leave a Comment

Switch to our mobile site