Ada Agenda Terselubung Dibalik Pembatasan BBM Bersubsidi?

---

Rencana mempercepat pemberlakuan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis premium, terus menuai kritikan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi pembatasan diwacanakan untuk pengendara sepeda motor. Bahkan, banyak kalangan menilai, ada agenda terselubung di balik pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi karena langsung menghilangkan subsidi bagi rakyat ini.

Pendapat itu disampaikan pengamat perminyakan Kurtubi dan Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Farid Wajdi secara terpisah, di Jakarta, kemarin. Turut menanggapi anggota Komisi XI DPR Ade Komarudin.

“Dalam kebijakan mengenai BBM dengan skenario menghilangkan subsidi, hampir dipastikan pemerintah memiliki agenda terselubung. Tujuannya agar pemain asing bisa masuk dengan nyaman menjual seluruh jenis BBM. Itu tujuannya. SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) asing ini akan kembali bisa didatangi pembeli karena seluruh harga BBM sudah disamakan dengan harga pasar,” kata Kurtubi.

Dia menilai, kebijakan yang diwacanakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda dua–dan selanjutnya untuk roda empat–sangat tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Ini karena subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah terbukti bisa menyelamatkan perekonomian. Terakhir perekonomian kita bisa terselamatkan dari krisis keuangan global pada akhir 2008 silam. Ekonomi tetap bertahan karena konsumsi dan daya beli masyarakat masih bisa dipertahankan dengan adanya subsidi yang diberikan.

Oleh karena itu, Kurtubi menegaskan, kebijakan subsidi terhadap harga BBM di dalam negeri bukan kesalahan. Apalagi kebijakan ini dibutuhkan untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat. Selain Indonesia, ada empat negara lain seperti China, India, Brasil, dan Rusia yang juga masih memberikan subsidi untuk menjaga perekonomian masyarakatnya.

“Kalau pemerintah menginginkan mobil-mobil mewah tidak membeli BBM bersubsidi, sosialisasikan menggunakan BBM nonsubsidi. Seharusnya, SPBU asing turut membiayai sosialisasi ini karena mereka juga yang diuntungkan. Jangan disamakan harga premium di Indonesia dengan Singapura dan Filipina. Mereka tidak memiliki ladang minyak. Sementara Indonesia merupakan produsen minyak,” tuturnya.

Sementara itu, Farid Wajdi mengatakan, larangan untuk menggunakan BBM jenis premium bersubsidi bagi pengguna sepeda motor merupakan kebijakan salah kaprah dan tidak bijaksana. Hampir dipastikan pemberlakuan kebijakan larangan ini akan mendapatkan reaksi keras karena berdampak pada mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. “Sepeda motor bukan barang mewah dan pemiliknya bukan orang kaya,” kata Farid.

Umumnya pengguna sepeda motor tersebut merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang masih memerlukan subsidi dari pemerintah.

Bahkan, dipilihnya sepeda motor sebagai alat transportasi ini merupakan solusi praktis dari kondisi dan permasalahan yang terjadi dewasa ini. Khususnya terkait ketersediaan angkutan umum yang memadai, selain makin padatnya arus lalu lintas.

Fasilitas transportasi umum selama ini belum sepenuhnya aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat. Karena itu, sebagian besar masyarakat beralih menggunakan sepeda motor untuk efisiensi dalam transportasi, termasuk menghindari ongkos yang cukup tinggi.

“Jadi, pemberlakuan larangan untuk menggunakan BBM bersubsidi akan makin menyusahkan masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih fokus mencari solusi untuk memproduksi BBM yang lebih murah serta menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat,” ucapnya.

Di tempat terpisah, kalangan anggota DPR kini menggalang dukungan melalui komunikasi intensif antarfraksi untuk menolak rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut. Anggota Komisi XI DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR bersama pemerintah akan meninjau ulang dan mengevaluasi kembali usulan tersebut.

“Dalam hal subsidi BBM, jangan sampai tidak dirasakan oleh rakyat kecil, tetapi justru oleh pengusaha. Inilah nanti yang akan kita kaji,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, isu BBM akan membawa dampak buruk terhadap Presiden SBY dibanding kasus Bank Century.

“Kalau kasus Century, itu kan elitis. Tapi, kalau BBM, ini berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil. Jika SBY tak mampu me-manage dan mengimbangi dengan kebijakan lain yang pro rakyat, ini akan berpengaruh terhadap popularitasnya,” ujarnya.

sumber: Suara Karya