Menkop Optimis Anggaran KUKM Bisa Terserap

---

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan optimistis pada kemampuan kinerja seluruh jajarannya untuk merealisasi anggaran Rp733 miliar hingga akhir tahun bagi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM).

Hingga memasuki akhir September tahun ini, realisasi sudah mencapai sekitar  65%, dan yang tersisa hanya sekitar 35%. Serapan memang belum maksimal, tetapi dalam sisa waktu sekitar 2,5 bulan dinilai tidak terlalu sukar melanjutkan realisasi anggaran hingga 100%.

“Faktanya, program yang belum terselesaikan sebagian besar adalah program yang terkait dengan pembangunan fisik. Misalnya, program revitalisasi pasar tradisional,” ujar Syarifuddin hari ini.

Saat ini program tersebut tengah berjalan sehingga ditargetkan selesai sampai tutup buku tahun ini sudah selesai.  Dari hari ke hari dia terus memonitor dan mengevaluasi serapan anggaran di seluruh unit kerja instansinya.

Perlambatan serapan anggaran pada tahun ini, a.l. disebabkan penerbitan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sudah memasuki April 2010.

Meski demikian, anggaran diyakininya akan terserap optimal hingga 100% sampai Desember 2010. Untuk mengoptimalkan seluruh kinerja unit eselon I, dia mengingatkan bahwa panggung kerja tidak pernah tidur.

Karena itu dari pegawai strata terbawah hingga tertinggi, harus bisa bekerja lebih optimal meningkatkan pelayanan mengimbangi kinerja KUMKM dalam hal pembiayaan dan fasilitasi.

Sementara itu kebutuhan pembiayaan juga cukup strategis bagi pembiayaan modal ventura.

Tumbuhkan lagi modal ventura

Pembiayaan modal ventura harus ditumbuhkan lagi untuk mendukung aliran modal yang lebih besar terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena keberadaan industri tersebut cukup strategis dalam mendukung pelaku usaha kecil tersebut.

Ekonom Indef Aviliani menuturkan selama ini keberadaan perusahaan modal ventura tidak banyak berkembang sehingga dukungan pembiayaan terhadap UMKM tergolong masih sangat kecil.

“Perusahaan modal ventura harus dikembangkan lagi oleh pemerintah dengan memberikan beberapa kemudahan agar keberadaannya bisa lebih optimal dalam mendukung perkembangan UMKM, karena posisinya bisa lebih baik dibandingkan perbankan maupun BPR,” katanya hari ini.

Aviliani memaparkan jika modal ventura itu berkembang baik, maka pembiayaan terhadap usaha mikro kecil yang belum memenuhi kelayakan kredit perbankan (unbankable) bisa memperoleh saluran pembiayaan yang lebih besar dari modal ventura itu.

Namun, keberadaan modal ventura tidak berkembang baik karena kurang adanya perhatian dari pemerintah dalam mengembangkan industri tersebut sebagai pendukung permodalan bagi UMKM.

“Untuk memaksimalkan pembiayaan terhadap UMK itu tidak bisa hanya mengandalkan dari sumber perbankan yang sifat industrinya sangat teregulasi. Makanya modal ventura itu harus dikembangkan juga di samping BPR dan lembaga keuangan mikro yang jumlahnya besar,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com