Romantika Pajak Pedagang Pengecer II


Apakah kewajiban WP OPPT hanya sebatas yang telah disebutkan pada bagian pertama artikel ini? Jawabannya adalah ‘tidak’! Seperti Wajib Pajak (WP) Badan maupun WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, WP OPPT selaku orang pribadi yang menjalankan usaha juga berkewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memotong Pajak Penghasilan (PPh). Kewajiban ini terutama berlaku jika WP OPPT telah ditunjuk sebagai pemungut dan pemotong pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP OPPT terdaftar. Lantas bagaimanakah prosedurnya? Adakah perbedaannya dari WP Orang Pribadi Dalam Negeri lainnya?

Pemungutan PPN

Seperti WP lainnya, pemungutan PPN hanya wajib dilakukan oleh WP OPPT yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik dengan inisiatif sendiri maupun secara jabatan. Sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), terdapat beberapa Objek PPN yang perlu dipungut oleh setiap pengusaha yang telah menjadi PKP. Namun khusus untuk WP OPPT yang telah menjadi PKP, yang perlu digarisbawahi adalah pemungutan PPN sebesar 10% atas setiap penjualan barang (baca: Barang Kena Pajak, red) atau bahkan jasa (baca: Jasa Kena Pajak, red) jika ada, baik secara eceran maupun yang tidak secara eceran.

Pemungutan PPN dilakukan dengan cara menerbitkan Faktur Pajak. Jika Faktur Pajak yang wajib diterbitkan oleh PKP lainnya cenderung lebih  kompleks –baik dilihat dari format maupun isinya-, format Faktur Pajak yang diterbitkan oleh WP OPPT terbilang sangat sederhana.

Faktur Pajak yang dapat diterbitkan oleh WP OPPT dapat hanya berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis yang diterbitkan. Kode dan nomor seri Faktur Pajak juga dapat ditentukan sendiri oleh WP OPPT yang dapat berupa nomor nota, kode nota, atau nomor lainnya yang ditentukan oleh WP OPPT.

Hanya saja meskipun Faktur Pajak yang diterbitkan oleh WP OPPT terbilang sangat sederhana, WP OPPT yang telah menjadi PKP harus memastikan bahwa Faktur Pajak tersebut memuat keterangan minimal sebagai berikut:

  1. nama, alamat, dan NPWP WP OPPT sendiri;
  2. jenis barang yang diserahkan;
  3. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;
  4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang dipungut; dan
  5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Selain itu, WP OPPT yang telah menjadi PKP juga harus memastikan bahwa Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

  1. Lembar ke-1: untuk pembeli;
  2. Lembar ke-2: untuk arsip WP OPPT yang telah menjadi PKP.

Lembar ke-2 ini dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Meskipun Faktur Pajak yang diterbitkan hanya 1 (satu) lembar, Faktur Pajak tersebut dapat dianggap dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih jika terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Pemotongan PPh

Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, kewajiban pemotongan PPh bagi WP OPPT tidak berbeda dari Wajib Pajak lainnya. Hanya saja jika bicara tentang praktik di lapangan, PPh yang dipotong oleh WP OPPT lazimnya hanya 3 (tiga) macam, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan oleh WP OPPT jika membayarkan imbalan jasa kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Contohnya saja dalam hal WP OPPT membayarkan gaji kepada pegawai, honorer, pembantu atau lainnya, maka WP OPPT wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Secara umum, tarif PPh Pasal 21 yang wajib dipotong adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Hingga Rp50,000,000


5%

> Rp50,000,000 – Rp 250,000,000 15%
> Rp 250,000,000 – Rp 500,000,000 25%
> Rp 500,000,000 30%


PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh WP OPPT dalam hal terjadi pembayaran:

- imbalan jasa tertentu kepada WP Badan Dalam Negeri (Perusahaan, Firma, Badan Usaha, CV, dan lain-lain).

jasa yang dimaksud adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa-jasa lain yang disebutkan dalam Peraturan Menkeu No.: 244/PMK.03/2008;

- hadiah, penghargaan, bonus kepada WP Badan Dalam Negeri; dan

- bunga, royalti dan sewa selain tanah dan bangunan kepada WP Dalam Negeri.

Tarif PPh Pasal 23 atas masing-masing penghasilan di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Jenis Penghasilan

Subjek Tarif

Imbalan jasa teknik


Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

2%
Imbalan jasa manajemen
Imbalan jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi konstruksi
Hadiah, penghargaan, bonus, kecuali hadiah undian atau langsung Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap



15%
Bunga Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 15%
Royalti
Sewa harta, selain sewa tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 2%


Jika WP OPPT membayarkan imbalan sewa peralatan kepada suatu perusahaan, baik orang pribadi maupun badan di dalam negeri, maka berdasarkan tabel di atas, WP OPPT wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Pemotongan PPh Pasal 23 ini terutama wajib dilakukan jika WP OPPT menyelenggarakan pembukuan.

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) atau yang juga disebut PPh Final merupakan PPh yang wajib dipotong atas penghasilan tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Objek pemotongan PPh Final yang sangat erat kaitannya dengan WP OPPT di antaranya adalah:

  • sewa tanah dan/atau bangunan dengan tarif sebesar 10%; dan
  • imbalan jasa konstruksi, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan perencanaan konstruksi, dengan tarif sebesar 2%, 3%, 4% atau 6%.

Tempat yang digunakan untuk berdagang secara eceran umumnya bukan milik pedagang eceran sendiri. Atau dengan kata lain, tempat usaha tersebut disewa dari pihak lain. Dalam hal tempat usaha disewa dari pihak lain, maka pedagang seceran selaku WP OPPT wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final. Seperti halnya pemotongan PPh Pasal 23, pemotongan Ph Final hanya wajib dilakukan oleh WP OPPT yang telah menyelenggarakan pembukuan.

Selain 3 jenis PPh yang telah disebutkan di atas, terdapat 2 jenis PPh lainnya yang juga berpotensi dilakukan oleh WP OPPT yaitu PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 15. Hanya saja WP OPPT dapat dikatakan relatif jarang melakukan pembayaran transaksi yang wajib dikenai pemotongan PPh Pasal 26 dan Pasal 15. Dikatakan demikian karena secara sederhana, PPh Pasal 26 merupakan PPh yang wajib dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. Sedangkan PPh Pasal 15 merupakan PPh yang wajib dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan Menkeu –misalnya charter pesawat/kapal untuk orang atau barang.

Berdasarkan bagian pertama dan kedua artikel ini dapat disimpulkan bahwa meskipun melakukan perdagangan eceran, jenis pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi yang melakukan perdagangan secara eceran nyaris sama dengan Wajib Pajak lainnya, khususnya pedagang eceran yang tidak sekedar melakukan pencatatan penghasilan dan biaya, tetapi menyelenggarakan pembukuan secara utuh. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu hanyalah dalam hal teknis pelaksanaannya saja, misalnya dalam hal jumlah dan sarana administrasi saja. Oleh karena itu jangan remehkan istilah ‘eceran’ yang digunakan.


Sumber gambar: Google.com

Narasumber:

Ika fithriyadi, Ak. adalah seorang praktisi pajak. Beberapa karier profesional pernah dijalaninya, diantaranya sebagai auditor pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan juga auditor pada Dirjen Pajak. Kemudian beliau pernah diamanahkan sebagai Financial Controller pada Financial Club dan konsultan pajak untuk BUT GIBB dan LM MEIJI.

Pria ini pun pernah berkiprah di Masyarakat Transparansi Indonesia guna menangani bidang pengembangan sumber daya manusia. Selepas menjadi Tax Supervisor pada PT Siemens Indonesia, pria yang memiliki hobi membaca ini, kini menjabat sebagai Direktur PT Multi Utama Consultindo.

Leave a Comment

    Twitter JPMI

Komentar Terbaru

  • Admin: Assalamualaikum Wr Wb Bapak bisa mengunjungi situs http://www.kopirolling.web.id/products...
  • Admin: Ibu bisa mengunjungi website http://omahpermen.blogspot.com/...
  • Admin: Alamatnya Dukuh Karangjati RT 04/RW V, Karanggeneng, Boyolali....
  • Admin: Amin......
  • Agung: Semoga cita2 besar Kang Yosa tercapai. Semoga jahe merah ini menjadi identitas untuk Kabup...