Saturday : 05:48:30

logo JPMI bali

BI Identifikasi Transaksi Bitcoin di Bali

Redaktur | January 31, 2018 | BERITA JPMI

Seperti yang di lansir CNN Indonesia: bahwa Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 Pedagang merchant di wilayah bali menerima transaksi mata uang virtual, seperti Bitcoin.(Rabu 30/01/2018)
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 Merchant tersebut bergerak dibidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe hingga paket wisata. Temuan tersebut menurut dia, didapat setelah survei yang dilakukan pihaknya berdasarkan informasi masyarakat dan perkembangan media social.

“Kami temukan saat ini jumlahnya ada 44 merchant, tetapi kami perkirakan mungkin bisa lebih dari itu,” jelas Causa, seperti dikutip dari Antara, Selasa(30/01/2018).
Causa menjelaskan, setelah timnya mendatangi pelaku usaha tersebut, sebagian besar mengaku sudah menghentikan praktik pembayaran dengan mata uang digital. Kendati demikian, pihaknya akan tetap mengawasi pedagang0pedagang tersebut.
Adapun dia menyebut masih terdapat dua merchant, salah satunya berbentuk kafe di Ubud, yang mengindikasikan masih menerima transaksi mata uang virtual.Saat ini bank sentral itu masih memberikan peringatan berupa teguran dan meminta kepada pelaku usaha tersebut untuk tak lagi melayani transaksi pembayaran dengan mata uang virtual. Namun apabila masih ditemukan masih melakukan praktik tersebut, maka pihaknya akan menggandeng kepolisisan untuk menindak tegas.

Bank Indonesia telah melarang transaksi dengan mata uang virtual karena tidak diakui sebagai lat pembayaran yang sah. Sesuai dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia saat ini hanya rupiah.
BI menilai mata uang virtual itu beresiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat aturan yang mendasari harga mata uang virtual itu, serta nilai tukar yang sangat fluktuatif. Mata uang virtual pun dinilai memiliki resiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan system keuangan dan merugikan masyarakat.