Category: Cerdas Pajak
Antisipasi Kealpaan Penandatangan Faktur Pajak
Dalam praktiknya, penandatanganan Faktur Pajak lazim dilakukan oleh direksi atau manager. Namun karena banyaknya jadwal meetingdan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh seorang direksi dan manager, direksi atau manager seringkali tidak dapat melakukan penandatanganan Faktur Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Belum lagi jika memperhitungkan kenyataan bahwa dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh direksi atau manager tidak [...]
Bolehkah Membiayakan maupun Mengkreditkan Barang Rusak?
Bolehkah Membiayakan maupun Mengkreditkan, Barang Dagangan Musnah atau Rusak? Dalam bisnis, barang dagangan menjadi musnah atau rusak adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar pengusaha, tetapi faktanya sangat sering terjadi. Menyadari bahwa musnah atau rusaknya suatu barang merupakan suatu kelumrahan, pajak pun kini mengatur dengan tegas perihal musnah atau rusaknya barang khususnya [...]
Studi Kelayakan dan Produksi Percobaan
Langkah Awal yang Sangat Wajar Bagi Pengusaha Sebelum operasional usaha komersial dijalankan, seorang pengusaha lazimnya akan melakukan studi kelayakan dan produksi percobaan yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai jenis dan kondisi lapangan usaha yang akan digeluti. Adapun dalam melakukan studi kelayakan dan produksi percobaan ini, seorang pengusaha biasanya tidak sendiri, melainkan turut dibantu oleh beberapa [...]
Tidak Sanggup Bayar PBB? Angsur dan Tunda Saja!
Pemerintah termasuk Dirjen Pajak memahami bahwa tidak seluruh Wajib Pajak mempunyai kemampuan financial yang baik untuk membayar pajak, termasuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang jumlahnya cenderung lebih kecil dari jenis-jenis pajak yang lain. Oleh karena itu baru-baru ini Dirjen Pajak menerbitkan peraturan yang memperkenankan pengangsuran dan penundaan pembayaran PBB. Peraturan yang dimaksud adalah [...]
Alokasi Zakat atau Sumbangan Keagamaan
Pajak mengamini kegiatan sosial berupa pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh perusahaan di dalam negeri. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008) yang memperkenankan setiap [...]
Pembebasan dan Pengurangan PPh Badan untuk Industri Pionir yang Baru
Kalangan industri semakin dipancing untuk ‘menggeliat’ guna mengembangkan usahanya. Dikatakan demikian karena baru-baru ini, tepatnya 15 Agustus 20101, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan yang memberikan stimulus PPh Badan bagi industri pionir yang memenuhi kriteria tertentu. Industri pionir merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki [...]
Kerjasama Operasi dan Aspek Perpajakannya
Tatkala peluang investasi usaha tersedia namun dana atau aset tidak dimiliki, sebagian pengusaha biasanya akan mencari mitra usaha untuk membentuk Kerjasama Operasi. Kerjasama Operasi juga menjadi pilihan para pengusaha yang ingin membagi resiko usahanya dengan pengusaha yang lain. Kerjasama Operasi atau yang lazimnya disebut Joint Operation tidak selalu terdiri dari 2 (dua) pengusaha. Kerjasama Operasi [...]
Sensus Pajak Nasional: Alasan dan Manfaatnya
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik dan Dirjen Pajak, penduduk Indonesia saat ini mencapai 238 juta orang, dimana yang 110 juta di antaranya merupakan pekerja. Dari 110 juta orang tersebut, yang diperkirakan mempunyai penghasilan di atas PTKP adalah sekitar 50 juta orang. Namun ternyata, yang membayar pajak hanyalah sebanyak 8.5 juta di antaranya. Artinya, rasio SPT [...]
