Post Tagged with: "PPN"
Cermat-cermat Membangun
Kegiatan mendirikan bangunan -secara mandiri ataupun dengan bantuan kontraktor-untuk digunakan sendiri atau digunakan pihak lain-atau yang lazim disebut kegiatan membangun sendiri-, hingga kini masih menjadi salah satu Objek PPN. Hal tersebut sesuai Pasal 16C UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009). Namun ada yang beberapa [...]
Bolehkah Membiayakan maupun Mengkreditkan Barang Rusak?
Bolehkah Membiayakan maupun Mengkreditkan, Barang Dagangan Musnah atau Rusak? Dalam bisnis, barang dagangan menjadi musnah atau rusak adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar pengusaha, tetapi faktanya sangat sering terjadi. Menyadari bahwa musnah atau rusaknya suatu barang merupakan suatu kelumrahan, pajak pun kini mengatur dengan tegas perihal musnah atau rusaknya barang khususnya [...]
Studi Kelayakan dan Produksi Percobaan
Langkah Awal yang Sangat Wajar Bagi Pengusaha Sebelum operasional usaha komersial dijalankan, seorang pengusaha lazimnya akan melakukan studi kelayakan dan produksi percobaan yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai jenis dan kondisi lapangan usaha yang akan digeluti. Adapun dalam melakukan studi kelayakan dan produksi percobaan ini, seorang pengusaha biasanya tidak sendiri, melainkan turut dibantu oleh beberapa [...]
Alokasi Zakat atau Sumbangan Keagamaan
Pajak mengamini kegiatan sosial berupa pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh perusahaan di dalam negeri. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008) yang memperkenankan setiap [...]
Pembebasan dan Pengurangan PPh Badan untuk Industri Pionir yang Baru
Kalangan industri semakin dipancing untuk ‘menggeliat’ guna mengembangkan usahanya. Dikatakan demikian karena baru-baru ini, tepatnya 15 Agustus 20101, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan yang memberikan stimulus PPh Badan bagi industri pionir yang memenuhi kriteria tertentu. Industri pionir merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki [...]
Romantika Pajak Pedagang Pengecer II
Apakah kewajiban WP OPPT hanya sebatas yang telah disebutkan pada bagian pertama artikel ini? Jawabannya adalah ‘tidak’! Seperti Wajib Pajak (WP) Badan maupun WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, WP OPPT selaku orang pribadi yang menjalankan usaha juga berkewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memotong Pajak Penghasilan (PPh). [...]
Romantika Pajak Pedagang Pengecer I
Siapa bilang seorang pedagang eceran yang hanya memiliki 1 (satu) lokasi usaha tidak memiliki kewajiban perpajakan. Jangan terkecoh dengan istilah ’eceran’ yang digunakan, 1 (satu) lokasi yang dimiliki dan juga status yang hanya ’orang pribadi’. Seorang pedagang eceran juga tidak terlepas dari kewajiban perpajakan, meskipun hanya memiliki 1 (satu) lokasi usaha. Hal ini telah digariskan [...]
Penentuan Saat Penyerahan Barang dan Jasa
Secara umum, saat penyerahan barang (baca: Barang Kena Pajak) atau jasa (baca: Barang Kena Pajak) merupakan saat terutangnya PPN dan penerbitan Faktur Pajak. Hal ini khususnya berlaku dalam hal pembayaran tidak mendahului penyerahan barang atau jasa, penyerahan barang atau bukan ditujukan kepada Bendahara Pemerintah, atau transaksi yang dilakukan bukan merupakan transaksi termijn. Penyerahan barang khususnya [...]
Komentar Terbaru
-
zefy: saya sangat tertarik menanam anggur, info ini sangat bermanfaat. terimakasih...
-
pinjaman tanpa agunan: informasi tentang kewirausahaan memang menjadi topik hangat sekarang ini. semoga Indonesia...
-
Udhien: bisa minta stock gambar tas laki & perempuan salam Udhien...
-
yudi: menarik sekali kisahnya, dimana saya bisa belajar membuat nata de coco ini ya...
-
fahrul rozi: mau gabungan k kelas pagi gmna ya?...
